 |
| Warga sweping tempat mangkal DC. (Foto: ist) |
Lombok Tengah – Aksi penghadangan dan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector (DC) di jalanan dinilai telah mencapai puncak keresahan masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Laskar Tani Mandiri (LTM), Nasrulloh, yang menegaskan praktik tersebut sudah sangat meresahkan dan tidak bisa lagi ditoleransi.
Menurutnya, banyak debt collector yang dalam menjalankan aksinya menggunakan cara-cara kasar, intimidasi, bahkan kekerasan terhadap debitur. Hal ini membuat masyarakat tidak nyaman saat berkendara, maupun ketika menggunakan kendaraan untuk mencari nafkah.
“Debt collector ini ibaratnya preman berkedok DC, atau bahasa masyarakat awam disebut *tukang cabut*. Mereka melakukan penghadangan dan penarikan kendaraan di jalanan. Ini jelas tindakan ilegal,” tegas Nasrulloh, Senin (22/9/2025).
Merespons keresahan warga, sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Praya Bersatu (MPB) bersama LTM dan beberapa NGO lain di Lombok Tengah menggelar aksi sweeping. Mereka mendatangi sejumlah titik yang kerap dijadikan lokasi berkumpul para debt collector.
“Banyak laporan masuk ke kami tentang arogansi dan aksi premanisme para DC. Ada yang melakukan intimidasi verbal maupun fisik. Ini harus segera dihentikan,” ujar Nasrulloh, yang akrab disapa Cukloh.
Dalam aksi tersebut, hadir Ketua Laskar Sasak, L Toni; Ketua Barisan Indonesia (BARINDO), L Eko; Ketua LTM, Nasrulloh; serta Ketua MPB, Ardian Hidayat, beserta puluhan anggota masing-masing organisasi.
Mereka mendesak Kapolres Lombok Tengah, AKBP Eko Yusmiarto, untuk segera bertindak tegas menertibkan aktivitas debt collector yang dinilai telah meresahkan masyarakat.
“Kami meminta Kapolres Lombok Tengah segera menindaklanjuti keresahan masyarakat ini. Jika dibiarkan, kami akan mengerahkan massa lebih besar lagi. Dan kami tidak bertanggung jawab jika kemudian terjadi bentrokan fisik di lapangan,” tegas Cukloh.
Aksi sweeping ini mendapat perhatian publik, mengingat praktik penarikan kendaraan di jalanan oleh debt collector kerap menuai kritik. Warga berharap aparat kepolisian segera turun tangan agar tidak terjadi gesekan yang lebih besar antara masyarakat dengan para penagih utang tersebut.