Mantan Sekda Pemkab Sidoarjo, Joko Sartono naik ke lantai 3 Gedung Utama Mapolresta Sidoarjo memenuhi panggilan Penyidik KPK ... |
Sidoarjo (Lampukuning.com) - Upaya mengungkap dugaan kasus gratifikasi dilingkungan Pemkab Sidoarjo terus dilakukan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Setelah sebelumnya memeriksa sejumlah pejabat aktif dan mantan Sekretaris Daerah (sekda) Pemkab Sidoarjo, penyidik KPK senin (21/3) siang hingga sore, kembali memeriksa sejumlah orang dilingkungan Pemkab Sidoarjo.
Dari pantauan, sejumlah pejabat badan usaha milik daerah (BUMD), kepala desa, hingga mantan sekda secara bergantian datang ke gedung Mapolresta Sidoarjo untuk menjalani pemeriksaan penyidik KPK.
Sejumlah orang yang menduduki jabatan penting di era Bupati Sidoarjo Saifulillah beberapa tahun lalu, diperiksa penyidik KPK di salah satu ruangan di lantai 3 gedung utama Mapolresta Sidoarjo di kawasan Cemengkalang, Sidoarjo.
Dari sejumlah pejabat dan mantan pejabat Pemkab Sidoarjo yang hadir untuk diperiksa penyidik KPK ini diantaranya tampak Kades Pamotan Wiwin Andriani, Kades Sidokerto Ali Nasikin, mantan Sekda Joko Sartono, hingga Sudrajat Jatmiko eks Dirut Operasional PDAM yang datang secara bergantian di gedung utama Mapolresta Sidoarjo.
Selang beberapa jam kemudian, tampak Dirut BPR Delta Artha Sofia Nurkrisnajati yang langsung naik ke lantai 3 gedung utama Mapolresta Sidoarjo untuk ikut diperiksa oleh penyidik KPK.
Dari sejumlah orang yang diperiksa penyidik KPK, tidak ada satupun dari mereka yang mau berkomentar atau memberikan statemen ke awak media.
Penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK ini diduga merupakan rentetan dari kasus OTT mantan Bupati Sidoarjo Saifullah oleh KPK pada 8 Januari 2020 lalu.
Sementara mantan Bupati Sidoarjo Saifulillah yang tertangkap tangan KPK sendiri, saat ini telah bebas setelah menjalani masa tahanan yang telah diputuskan Pengadilan Tipikor Surabaya.
Sementara terkait pemeriksaan penyidik KPK yang dilakukan di salah satu ruangan di lantai 3 gedung utama Mapolresta Sidoarjo, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak KPK.(sum)
Tags
Hukum - Politik