 |
| Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi |
Sidoarjo - Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan untuk ikut campur dalam dinamika internal pemerintahan, khususnya terkait relasi antara Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini disampaikan sebagai respons atas mencuatnya ketegangan antara dua pimpinan eksekutif daerah tersebut.
"Sebagai partai yang menjunjung tinggi etika politik dan stabilitas pemerintahan, kami percaya bahwa perbedaan pandangan dalam kepemimpinan eksekutif adalah hal yang wajar dalam demokrasi, selama diselesaikan secara bijaksana, proporsional, dan melalui mekanisme yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan," ujar Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, Senin (23/6/2025).
Golkar menilai, kepemimpinan yang solid dan harmonis tetap menjadi fondasi utama bagi kelancaran roda pemerintahan serta keberhasilan pembangunan daerah. Dalam konteks hubungan antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, Golkar menegaskan bahwa pihaknya memiliki hubungan baik dengan keduanya.
"Hubungan kami dengan ke dua tokoh tersebut sama-sama baiknya," tegas Adam.
Diketahui, Bupati Subandi merupakan calon yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada Sidoarjo, sementara Wakil Bupati Mimik Idayana adalah Ketua DPC Partai Gerindra, yang secara nasional merupakan mitra strategis Partai Golkar.
Pada Pilkada lalu, Partai Golkar bertindak sebagai Ketua Tim Koalisi pengusung yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Koalisi tersebut juga didukung oleh partai non-parlemen seperti Hanura, Partai Buruh, PKN, Garuda, dan Perindo.
"Kami berjuang bersama sejak proses rekomendasi calon, pendaftaran ke KPU, kampanye, hingga pelantikan. Perjuangan ini tentu tidak mudah. Kami semua mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Karena itu, kami memandang keduanya sebagai rekan seperjuangan yang memiliki tanggung jawab besar terhadap amanah rakyat," lanjutnya.
Golkar berharap dinamika yang terjadi dapat segera mereda melalui semangat tabayun, komunikasi terbuka, dan sikap saling memahami. "Agar roda pemerintahan kembali berjalan optimal dan masyarakat Sidoarjo bisa segera merasakan hasil pembangunan yang berkelanjutan," tutupnya.