 |
| Pemkab resmi membentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah. |
Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat menanggapi keresahan publik soal maraknya aksi premanisme dan ormas bermasalah. Lewat rapat koordinasi lintas instansi yang digelar di Favehotel Sidoarjo, Selasa (3/6/2025), Pemkab resmi membentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah.
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menegaskan bahwa pembentukan satgas ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan, menciptakan kepastian hukum, serta melindungi iklim investasi dan dunia usaha di Kota Delta.
“Upaya ini adalah tanggung jawab bersama. Kita harus bersinergi untuk menjaga ketenteraman masyarakat dan memastikan tidak ada lagi ormas yang meresahkan atau bertindak semena-mena,” tegas Mimik.
Satgas ini akan melibatkan unsur Forkopimda, Satpol PP, serta Perangkat Daerah Sidoarjo. Mereka akan menyisir dan mengawasi empat titik rawan aksi premanisme, yaitu:
- Area parkir
- Pedagang Kaki Lima (PKL)
- Aliran sungai
- Sektor UMKM
“Area parkir jadi sorotan utama. Sekitar 75 persen pengelolaannya masih dikuasai preman. Padahal, kalau dikelola dengan benar, bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Mimik.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyebut pembentukan satgas ini mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati dalam menjadikan Sidoarjo sebagai kota metropolitan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan indeks kesalehan sosial yang kuat.
“2025, kita targetkan tak ada lagi gangguan trantib, intoleransi, atau tindakan yang tak menghormati kearifan lokal,” ujarnya.
Usulan Strategis dari Kejaksaan dan Kepolisian
Dukungan juga datang dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Kepala Kejari, Roy Rovalino Herudiansyah, mengusulkan empat langkah strategis, diantaranya koordinasi rutin lintas stakeholder, pertukaran informasi trantib, Pembuatan aplikasi pengaduan terintegrasi dan penyusunan SOP bersama.
Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi ormas yang berbau premanisme.
“Harus ditindak tegas. Jangan sampai setelah dibentuk, satgas ini hanya jadi formalitas,” tegasnya.
Tak ketinggalan, Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, menyatakan siap terlibat langsung hingga ke tingkat desa.
“TNI akan ikut sosialisasi dan mendukung penuh agar Sidoarjo bersih dari premanisme yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Dengan kolaborasi lintas institusi ini, Pemkab Sidoarjo berharap satgas tidak hanya menjadi simbol, tapi kekuatan nyata dalam memberantas praktik-praktik liar yang selama ini menjadi momok bagi warga dan pelaku usaha.